Komisi 1 Sebut Pj Wali Kota Bekasi Tak Libatkan DPRD Kota Bekasi
Bekasi, Ekspos Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, terlibat dalam ketegangan yang meningkat terkait kurangnya keterlibatan DPRD dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kritik yang tajam dilontarkan oleh anggota DPRD menyoroti sifat yang mandiri dari Pj Wali Kota, yang dianggap kurang memperhatikan masukan dari legislatif sebagai perwakilan masyarakat.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Minggu, 10 Maret 2024, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rahmat Faisal, menegaskan sulitnya berkomunikasi dengan Pj Wali Kota, mengungkapkan bahwa Raden Gani Muhamad seringkali tidak merespons pesan dan sulit diajak berkolaborasi. Hal ini menggambarkan ketidakpuasan anggota DPRD atas kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi warga Kota Bekasi.
Salah satu poin kritik terbesar terfokus pada beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi, di antaranya izin operasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Anggota DPRD menyatakan bahwa kebijakan semacam ini menciptakan kegaduhan di masyarakat dan menekankan perlunya proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan hati-hati.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap kurangnya responsivitas Pj Wali Kota terhadap aspirasi masyarakat dan masukan dari DPRD. Dia menekankan pentingnya mendengarkan suara dari berbagai pihak sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan warga Kota Bekasi.
Dalam tanggapannya, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, merespons kritik DPRD dengan sikap santai, menyatakan bahwa dinamika antara eksekutif dan legislatif adalah bagian yang alami dari sistem cek dan keseimbangan dalam pemerintahan daerah. Sementara itu, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menerima kritik tersebut sebagai bentuk perhatian dan atensi, menegaskan komitmen untuk meningkatkan keterlibatan dan responsivitas dalam menjalankan pemerintahan.
Ketegangan antara Pj Wali Kota Bekasi dan DPRD mencerminkan pentingnya komunikasi dan kerjasama yang efektif antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Diharapkan bahwa melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, Kota Bekasi dapat mencapai kemajuan yang lebih baik untuk kesejahteraan seluruh warganya.