KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Bersama DPRD Kota Bekasi

 


Bekasi, Ekspos Bekasi - Dalam upaya memperkuat pencegahan dan pengawasan korupsi di tingkat daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Chairil Anwar, pada Selasa, 10 Oktober.

Ketua DPRD Kota Bekasi, H. M. Saifuddaulah, dalam sambutannya menegaskan dukungannya terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK. "Kami sangat mengapresiasi kehadiran Tim KPK hari ini. Kami berharap melalui supervisi ini, Kota Bekasi dapat menjadi contoh dalam pencegahan korupsi, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucap Saifuddaulah.

Acara ini juga dihadiri oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Agus Priyanto, yang menyampaikan tujuan utama dari kegiatan koordinasi ini. "Kunjungan kami ke Kota Bekasi bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan korupsi telah diimplementasikan dengan baik di semua lini pemerintahan, termasuk di DPRD," kata Agus Priyanto. Beliau menambahkan, "Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penganggaran hingga pelaksanaan program pemerintah dilakukan dengan cermat dan bebas dari korupsi."

KPK Wilayah II, yang mencakup provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, serta Kejaksaan Agung untuk instansi vertikal, memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas upaya pencegahan korupsi di wilayah-wilayah tersebut. Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya bersama memerangi korupsi.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Bekasi. Ke depan, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh Indonesia, demi mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi.

Post a Comment